PELAIHARI POST

Editorial

Ada Apa Dengan Kabar Kematian di Lokasi Tambang

Rabu, 06 Februari 2013, 08:32:46 wita
Ada Apa Dengan Kabar Kematian di Lokasi Tambang

Lokasi pertambangan

PELAIHARI POST 電 Adanya kabar pekerja tewas tertimbun di lokasi tambang di Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, menyebar dengan cepat. Kabar tersebut, tidak hanya berkembang di Kabupaten Tanah Laut tetapi, beberapa orang di Banjarmasin banyak mempertanyakan kebenaran kabar tersebut. Sampai media ini naik cetak, belum ada kejelasan mengenai kabar tersebut. Masih simpang siur.

Aparat kepolisian pun langsung bergerak menanggapi kabar tersebut, bahkan melakukan pencarian di lokasi yang diduga terdapat jenazah korban, dengan menggunakan alat berat. Langkah cepat dan serius aparat kepolisian, patut diapresiasi. Karena hal ini menyangkut nyawa manusia. Apapun kemungkinannya, bisa saja terjadi.

Pesatnya kabar yang berhembus dan responsibilitas masyarakat terhadap informasi terkait dengan pertambangan menunjukan adanya sensitifitas sosial terhadap eksploitasi sumber daya alam. Beberapa daerah yang pada saat ini sedang booming kegiatan eksploitasi sumber daya alam, menunjukan gejala yang sama. Apalagi bila terdapat isu kemanusian seperti nasib naas yang menimpa pekerja, sensitifitas sosial akan menampakkan perwujudanya dalam berbagai bentuk.

Terbukanya kran yang lebar bagi aktivitas eksploitasi sumberdaya alam kebanyakan lebih didasarkan kepada kemanfaatan ekonomis yang biasanya terbaca pada angka-angka pendapatan negara/daerah yang meningkat drastis. Laporan Justice Peace and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum (Rafael, 2011) menyebutkan bahwa dampak ekonomis yang ditimbulkan ternyata tidak membawa perubahan berarti bagi keadaan ekonomi masyarakat. Dampak ekonomis dirasa jauh dari memadai dibandingkan dengan dampak ekologis dan dampak sosiologis yang diakibatkannya. Para buruh atau karyawan kerapkali berada dalam situasi yang tidak layak dalam pekerjaan pertambangan yang penuh resiko bahaya.itu. Keputusan dibukanya kran eksploitasi sumberdaya alam, semata-mata lebih mengedepankan pendekatan ekonomi politik.

Praktek kebijakan eksploitasi pertambangan kerapkali tidak sematan-mata terkait distorsi implementatif dari sisi baku administrasi pembangunan, tetapi juga tergelarnya rimba belantara yang sebenarnya merupakan representasi dari relasi kekuasan yang ada. Di dalam rimba belantara itulah, relasi kekuasaan dapat dengan leluasa menampakkan perwujudan sejatinya.

Sudah seharusnya bahwa pemerintah dalam kebijakan pertambangan mengedepankan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka terciptanya keadilan sosial. Karena, bukankah bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.


Berita terkait  
tag:ada,apa,dengan

Baznas Tanah Laut Adakan Bedah Rumah di Desa ketapang
Selasa, 31 Juli 2018, 00:20:21 wita