PELAIHARI POST

Artikel

AGAR PEKERJA ATAU BURUH TIDAK JADI SAPI PERAH

Jum'at, 22 Februari 2013, 07:47:33 wita
AGAR PEKERJA ATAU BURUH TIDAK JADI SAPI PERAH

A. Syarifudin

PELAIHARI POST 電 A. Syarifudin (pemerhati perburuan Tinggal di Pelaihari)

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional , dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat , harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejatera, adil, makmur dan merata baik secara materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedekian rupa sehingga terpehuhi hak – hak dan perlindungan yang mendasar serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia telah dituangkan didalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakan Demokrasi di tempat kerja dan diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja / buruh Indonesia untuk membangun Negara Indonesia yang dicita – citakan .

Sudah tersirat didalam Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 point 16 tentang ketenegakerjaan bahwa hubungan industrial adalah suatu sistim hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur – unsur Pengusaha , Pekerja / buruh dan Pemerintah yang didasarkan nilai – nilai Pancasila dan Undang – Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 . Dan sesuai yang diamanatkan pasal 28 Undang – Undang Dasar 1945 , bebas berserikat , berkumpul , mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan , memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.

Sebagai wujud keseriusan Pemerintah untuk menjamin semua warga Negara Indonesia terkait tenaga kerja , maka Pemerintah telah melakukan penyempurnaan – penyempurnaan Undang – Undang ketenagakerjaan karena sebagian Undang – Undang yang ada masih produk kolonial yang menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan oleh karena itu, Pemerintah perlu menyempurnakan sesuai perkembangan yang ada pada saat ini . Bagaimana para pekerja atau buruh menyikapi hal ini.

Pemerintah sudah menghabiskan anggaran untuk membuat Undang – Undang ketenagakerjaan , mengapa sampai detik ini masih banyak para buruh tidak pernah tahu berapa no Undang – Undang Ketenagakerjaan bahkan tidak tahu apa fungsi seriakat pekerja sehingga masih banyak pekerja yang tidak mempunyai serikat pekerja . Sangat disayangkan jika para pekerja tidak tahu persoalan ini. Mungkinkah sosialisasi yang kurang maksimal atau ada kesengajaan oleh pihak – pihak hanya mensosialisasikan Undang – Undang ketenagakerjaan kepada para pemberi kerja yang notabene tidak tersosialisasi pada para buruh paling bawah , sehingga masih banyak tenaga kerja tidak berani menayakan hak- haknya sekalipun sudah dituntut kewajibanya.


Berita terkait  
tag:buruh, sejahtera

Derita Buruh Perusahaan Kehutanan
Jum'at, 15 Februari 2013, 07:13:41 wita