PELAIHARI POST

Editorial

Menarik Benang Kusut Soal Parkir

Jum'at, 22 Februari 2013, 22:23:15 wita
Menarik Benang Kusut Soal Parkir

Pintu masuk pasar Tapandang Berseri

PELAIHARI POST 電 Secara umum parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Keadaan yang demikian itu, bisa dikaitkan dengan situasi lain. Terkait dengan administrasi negara ia terpaut dengan berbagai regulasi sampai semacam perda, misalnya. Terkait potensi ekonomi, ia bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan, sebagai usaha jasa perparkiran.

Dalam praktek keseharian, dalam kaitan sebagai jasa perparkiran, hubungan transaksi satu sama lain bisa tidak seimbang, karena hak dan kewajiban dari kedua belah pihak tidak sepadan satu sama lain. Oleh karena itu jika timbul permasalahan maka argumentasi yang kerap muncul: parkir bukan penitipan, parkir bukan jasa penjaminan kendaraan, yang harus dijamin aman. Pokoknya parkir adalah parkir. Kalau hilang tanggung sendiri. Apalagi jika di kupon ada tulisan: helm ataupun kendaraan hilang tanggung sendiri, maka terasa terlucuti hak-hak transaksional jasa perparkiran dari sisi pengguna. Bisa jadi begitulah pandangan umum yang sudah berkembang. Keadaan ini, bisa saja, dilegalisasi oleh peraturan legal pada tingkatan bawah di level daerah. Sehingga pengguna jasa akan pasrah begitu saja.

Ternyata tidaklah demikian adanya, kalau dicermati Putusan PN Jakarta Utara (2002) yang memenangkan pengguna parkir Ny T. Imelda Wijaya kepada pengelola parkir, dan mendapatkan ganti rugi atas kehilangan kendaraanya. Dinyatakan oleh Putusan: Bahwa hilangnya kendaraan penggugat adalah bentuk keteledoran. Tergugat haruslah dipertanggungjawabkan dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum". Adanya tulisan di kupon yang ditulis oleh pihak tergugat:” Segala kehilangan atau kerusakan kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan”, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai klausul pengalihan tanggung jawab dan harus batal demi hukum.

Terkait dengan perparkiran, dengan semangat otonomi daerah, terutama dengan upaya peningkatan pendapatan daerah, melalui pungutan kepada masyarakat memang menjadi primadona. Kebijakan ini seringkali disebut sebagai kebijakan simplistis misalnya retribusi parkir, retribusi tempat wisata, retribusi pasar, jasa usaha, dan lain sebagainya. Cara-cara seperti ini memang banyak dipahami tidak memerlukan kreatifitas yang tinggi dibandingkan dengan upaya menggerakkan dinamika ekonomi lokal, misalkan sektor informal, yang kemudian memberikan implikasi income secara tidak langsung ataupun optimalisasi potensi badan usaha daerah.

Kebijakan simplistis tersebut di atas bisa membawa efek lain yang biasanya disebut efek domino, karena adanya kenaikan biaya. Selain tentu saja, bagi pihak tertentu menjadi beban berat. Di sisi lain, pelayanan kepada publik tidak bisa dijamin akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan beban biaya tersebut. Oleh karena itu, pilihan kepada kebijakan simplistis seperti ini hendaknya, tidak diprimadonakan, apalagi menjadi kebanggaan.


Berita terkait  
tag:menarik,benang,kusut