PELAIHARI POST

Editorial

Tali Temali Korupsi BLT

Sabtu, 23 Februari 2013, 06:44:14 wita
Tali Temali Korupsi BLT

-

PELAIHARI POST 電 Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi pengaruh kenaikan BBM terhadap rumah tangga miskin, dimana BLT diberikan pada Rumah Tangga yang dikategorikan miskin. Rieke Diah Pitaloka yang saat itu anggota Fraksi PDI perjuangan DPR RI, meragukan efektifitas BLT. Bahkan ia, secara bergurau memplesetkan sebagai Bantuan Langsung Tewas.

Kehadiran BLT tidak serta merta bisa diterima oleh masyarakat, karena justru menimbulkan masalah baru di masyarakat. Masyarakat di RW 08 Tambak Segaran Wetan, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, misalnya, menolak menerima BLT. Mereka berpendapat program bagi-bagi uang semacam BLT akan memicu keresahan. Mereka khawatir justru menimbulkan gesekan antar masyarakat. Mereka menganggap data yang digunakan tidak relevan dengan kenyataan saat itu.

Penolakan juga berasal dari Kepala Daerah, Bupati Karawang Dadang S Muchtar, juga waktu itu menyatakan menolak BLT. Penolakan juga dilontarkan oleh Bupati Karangasem, Bali, I Wayan Geredeg. Ia bahkan menilai pemberian BLT dapat dijadikan peluang korupsi. (Harian Sinar Harapan, 21 Mei 2008).

Kekhawatiran Bupati Karangasem selanjutnya benar adanya, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut, BLT dalam pelaksanaannya mengakibatkan seorang Kepala Desa sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Terlepas dari penetapan pidana tersebut, nyatanya di dalam program itu sendiri terdapat kesimpangsiuran program seperti soal akurasi data RTS yang tidak semata menjadi permasalahan di Kabupaten Tanah Laut.

BLT dalam pelaksanaanya tidak terlepas dari keterkaitan dengan berbagai pihak. Sebagai program pemerintah telah diatur sedemikian rupa keberadaan pihak-pihak yang terkait dengan BLT. Masing-masing pihak mempunyai tugas yang telah ditentukan pada setiap tahapan. Misalnya, sesuai Instruksi Presiden No. 1 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program bantuan untuk rumah tangga sasaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan disebutkan bahwa ”Para Bupati/Walikota beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran di wilayah masing-masing”. Bila peran ini berjalan dengan sesungguhnya, mungkinkah terbuka peluang besar terjadinya tidak pidana korupsi di sana. Yang masih menjadi pertanyaan terpenting saat sekarang dan hari-hari kedepan adalah soal gambaran yang disebutkan sebagai jajaran itu, memperankan diri dalam pemberian dukungan ataupun pengawasan sehingga berakibat terseretnya salah satu pihak ke dalam perbuatan tindak pidana korupsi.

Berita terkait  
tag:tali,temali,korupsi

Transmigrasi dan Mentalitas “Hijrah”
Jum'at, 22 Februari 2013, 05:36:25 wita