PELAIHARI POST

Editorial

Terbengkalainya Pencairan Alokasi Dana Desa

Sabtu, 23 Februari 2013, 11:34:00 wita
Terbengkalainya Pencairan Alokasi Dana Desa

Aksi ketidakpuasan warga

PELAIHARI POST 電 Konsekuensi dari pengalokasian anggaran sebagai bagian dari politik desentralisasi yang telah dikembangkan dalam sistem pemerintahan sekarang ini, dalam pelaksanaan sudah menyentuh pada tingkat desa. Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi bagian penting untuk melihat sejauhmana komposisi keuangan dijabarkan dalam pelaksanaan di daerah sebagai wujud pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sebagai hal ikhwal yang tidak terlepas dari bagian politik desentralisasi, dalam implementasinya ADD sebenarnya ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Bila mencermati maksud di atas, maka kondisinya sudah berbicara pada tahap sejauhmana memberikan implikasi terhadap bentuk pengalokasian dana semacam ADD ini. Tetapi, bila praktek-praktek yang ada lebih didominasi oleh kehebohan pada saat pencairan dan pelaporan semata, tentu masih jauh dari hal mendasar digulirkannya ADD. Apalagi bila kegiatan administratif seperti itu pun masih ada saja yang tidak terselesaikan, tentunya sangat memperihatinkan.

Keadaan yang demikian tentu saja tidak semata terkait dengan kondisi kempemimpinan pada tingkat desa atapun dinamika demokratis di tingkat desa. Pemerintah Kabupaten dengan berbagai struktur pemerintahanya mempunyai peran yang penting dalam memfasilitasinya. Pembinaan maupun pengawasan yang dilaksanakan bisa menjadi bagian penting dalam mengkodisikan agar praktek-praktek alokasi desa berada pada jalur yang menuju kepada suatu situasi sebagaimana tujuan kebijakan pengalokasian dana desa seperti ini.

Berita terkait  
tag:terbengkalainya,pencairan,alokasi