PELAIHARI POST

Editorial

Pilkades Berkemelut?

Sabtu, 23 Februari 2013, 18:34:09 wita
Pilkades Berkemelut?

-

PELAIHARI POST 電 Keberadaan desa semenjak terjadinya perubahan pengaturan sistem pemerintahan pusat dan daerah menjadi semakin nyata. Baik UU 32 Tahun 2004 ataupun peraturan pelaksanaan terkait desa sebagaimana terdapat pada PP No 72 Tahun 2005 ataupun regulasi turunannya, semakin mempertegas kedudukannya sebagai kesatuan masyarakat hukum. Meskipun tradisi kompetisi dalam rekruitmen kepemimpinan di desa sudah berlangsung lama, bahkan jauh lebih lama dari praktek yang terjadi pada skala yang lebih luas di atasnya, tetapi setelah munculnya pengaturan yang sejatinya secara mendasar berubah, keadaanya tidak beranjak jauh, kecuali soal perubahan penamaan dan hal-hal lain yang bersifat atribut.

Ketika kata “pembinaan” menjadi “setengah diharamkan” dalam situasi desa yang sampai saat ini belum diketemukannya mekanisme check and balance (kontrol pengimbang) secara memadai, maka pola hubungan kelembagaan terkadang terjebak di tubir persimpangan jalan, yang bisa membuat satu sama lain gamang. Disisi lain tuntutan adaptasi terhadap terkelolanya desa sesuai dengan akselerasi dan modernisasi sesuai dengan pengaturan yang telah ada sekarang ini, sudah barang tentu, bukan barang yang tertawarkan. Lembaga yang memiliki ruang lingkup terkait desa bisa saja mengambil peran dan mengisi ruang kosong ini, misalnya yang bersifat supervisi ataupun support system. Bila ruang kosong ini tidak terisi, sementara mekanisme kontrol belum terbangun, maka bisa jadi jika yang terbentuk bukan tiran absolut, maka tak lain akan berkemelut.

Berita terkait  
tag:pilkades

Inilah Hasil Hitung Ulang Pilkades Serentak Tahun 2017
Jum'at, 24 November 2017, 17:57:28 wita

Pilkades di Desa Salaman Diminta Diulang
Senin, 20 November 2017, 22:54:16 wita

Mantan Kades Ini, Kecewa Tidak Bisa Gunakan Hak Pilihnya
Rabu, 15 November 2017, 18:33:35 wita