PELAIHARI POST

Parlementaria

Organisasi Perangkat Daerah Berubah, Pejabat Eselon II Sudah Dilakukan Asessment di Surabaya

Rabu, 02 November 2016, 22:14:18 wita
Organisasi Perangkat Daerah Berubah, Pejabat Eselon II Sudah Dilakukan Asessment di Surabaya

Wakil Bupati Tanah Laut Drs. H. Sukamta M.AP saat penandatangan Pengambilan Keputusan di DPRD Kabupaten Tanah Laut, Rabu (02/11/2016)

PELAIHARI POST 電 DPRD Kabupaten tanah Laut telah melakukan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Selain terkait Perangkat Daerah, DPRD juga melakukan pengambilan keptusan terkait Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Tanah Laut, yang digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Tanah Laut, Rabu (02/11/2016). Rapat Paripurna, selain dihadiri Anggota DPRD tampak juga dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diwakili oleh Wakil Bupati Tanah Laut Drs H Sukamta M.AP.

Usai rapat paripurna penetapan, Wakil Bupati Tanah Laut Drs. H. Sukamta M.AP kepada Pelaihari Post , Rabu (02/11/2016), menyampaikan dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan lebih fokus kepada bidang masing-masing karena tidak menangani banyak urusan, tetapi sudah serumpun. "Nantinya bekerjanya masing-masing OPD bisa lebih fokus lagi dan nantinya pada tahun 2017 Kita yakin mereka akan bisa berkontrubusi untuk meningkatkan PAD," ujarnya.

Sedangkan yang mengisi OPD menurut Wakil Bupati adalah pegawai dari Tanah Laut. "Kalau untuk yang provinsi kan sudah diserahkan, sama juga yang pemerintahan pusat sudah juga kita serahkan jadi untuk OPD baru adalah pegawai-pegawai yang memang pegawai dari Tanah Laut saja. Untuk OPD eselon II nya kan tinggal ada 33 orang sedangkan OPD nya berjumlah 29 orang karena ini penataan organisasi akan digunakan cara Asessment dan mereka sudah dilakukan asessmen semua," ujarnya.

Sedangkan yang menjabat eselon II, tutur Wakil Bupati, sudah dilakukan asessment.di Surabaya."Bukan hanya itu saja bahwa akan ditentukan selama dua bulan terakhir ini layak atau tidak yang pertama apa yang harus diselesaikan yang pertama harus bisa menyelesaikan program program pada tahun 2016 dan keduanya harus bisa selesaikan masalah realisasi keuangan dan ketiga soal laporan ke uanganya. Jadi terget pada tahun 2016 percepatan, realisasi keuangan kita plus laporan keuanganya dan plus nanti laporan kinerja. Empat ini yang menjadi tolak ukur apa mereka masih menjadi kepala OPD atau tidak," pungkasnya. Asb.

Berita terkait  
tag: