PELAIHARI POST

Peristiwa

Polres Tanah Laut Dipraperadilankan, Kasat Reskrim: Penyitaan Alat Berat Yang Dilakukan Aparat Sudah Tepat

Rabu, 16 November 2016, 22:39:10 wita
Polres Tanah Laut Dipraperadilankan, Kasat Reskrim: Penyitaan Alat Berat Yang Dilakukan Aparat Sudah Tepat

Kasat Reskrim Polres Tanah Laut AKP Ade Papa Rihi ,SH,S.IK.MH

PELAIHARI POST 電 Tindakan Aparat Polres Tanah Laut dalam melakukan penyitaan terhadap alat berat tambang yang diduga digunakan untuk aktifitas penambangan ilegal sudah tepat. Hal ini dikemukakan Kasat Reskrim Polres Tanah Laut AKP Ade Papa Rihi ,SH,S.IK.MH menanggapi upaya Praperadilan oleh Pemilik Alat Berat di Pengadilan Negeri Pelaihari. Pemilik Alat Berat Tambang, mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Pelaihari atas prosedur penyitaan Alat Berat yang dimilikinya. Aparat Polres Tanah Laut melakukan penyitaan terhadap Alat berat yang diperkirakan nilainya sekitar satu milyar lebih itu pada tanggal 15 juni 2016.

Kepada Pelaihari Post saat ditemui di Pengadilan Negeri Pelaihari, Selasa (15/11/2016), Kasat Reskrim Polres Tanah Laut AKP Ade Papa Rihi ,SH,S.IK.MH mengemukakan bahwa Praperadilan tersebut terkait kasus penambangan tanpa ijin di kawasan hutan di wilayah Kecamatan Kintap. "Perkaranya pun sudah P21 sudah kita limpahkan tahap dua ke kejaksaan jadi menurut kami kan tidak sangat mendasar apa lagi dalil dalilnya kan yang di gugat itu dengan penyidik tidak memberikan SPT kepada pemilik alat yang kedua penyidik dalam melakukan penyitaan tidak penyitaan tidak meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri," ucapnya.

Menurut Kasat Reskrim, penyidik dalam memberikan SPT kepada pihak yang menggunakan alat terakhir. "Saat penangkapan mau itu miliknya siap siapa misalkan si B itu mencuri saya tangkap beserta sepeda motornya yang saya sita bukan dari si pemilik tapi dari si B yang menggunakan alat terakhir dan SPT saya berikan ke si B tersebut itu aturan dari KUHP tidak kepada si pemilik alat," tuturnya.

Selain itu, menurut Kasat Reskrim, dalam melakukan surat penyitaan dalam KUHP juga di atur apabila dalam keadaan yang sangat mendesak penyidik langsung boleh melakukan penyitaan dengan dasar surat penyitaan berdasarkan dengan surat perintah penyitaan. "Tapi setelah itu penyidik mengajukan surat pemohonan penyitaan kepada Pengadilan dan sudah kita lakukan buktinya sudah ada permohonanya dan kita lakukan penyitaan dengan sprint lengkap dan kita sudah ajukan permohonan tertanggal 20 juli 2016 dan surat penetapan penyitaan keluar dari pengadilan keluar tertanggal 27 juli 2016," jelasnya. Asb.

Berita terkait  
tag:praperadilan,alat berat tambang,polres tanah laut

Polres Tanah Laut Tertibkan Penambangan Emas Ilegal
Kamis, 12 Januari 2017, 23:57:41 wita

Polres Tanah Laut Laksanakan Sertijab Terhadap Enam Perwira
Jum'at, 16 Desember 2016, 00:09:51 wita