PELAIHARI POST

Laporan Utama

Terkait Dana Desa, Kepala Desa di Kecamatan Panyipatan Diamankan Kejaksaan Negeri Tanah Laut

Kamis, 16 Februari 2017, 17:35:16 wita
Terkait Dana Desa,  Kepala Desa di Kecamatan Panyipatan Diamankan Kejaksaan Negeri Tanah Laut

Tersangka Penyalahgunaan Dana Desa diamankan Kejaksanaan Negeri Tanah Laut, Kamis (16/02/2017)

PELAIHARI POST 電 Kejaksaaan Negeri Tanah Laut mengamankan Kepala Desa yang terkait dengan anggaran dana desa. Kepala Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan yang berinisial MS(32) yang terkait dengan penyalahgunaan dana desa yaitu dana SILPA Desa Tahun 2015 oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut diamankan di Rumah Tahanan (Rutan) Pelaihari

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pelaihari Marjuki .SH yang didampingi Kasi Pidsus Tri Taruna F, SH.saat ditemui Pelaihari Post di ruang kerjanya, Kamis (16/02/2017), mengatakan Kepala Desa menggunakan dana desa untuk keperluan pribadi sebesar Rp 335 juta. "Hingga sekarang dana tersebut belum dikembalikan secara sepenuhnya hanya mampu mengembalikan sekitar Rp 135 Juta.dari hasil penghitungan tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pelaihari Anggaran tersebut belum dikembalikan sekitar Rp 200 Juta. Akhirnya perkara ini berlanjut ke Penyidikan pada hari Kamis tanggal 09 februari 2017 telah dilakukan penahanan terhadap kepala Desa Kandangan Baru Kecamatan, ditahan di rumah tahanan Pelaihari dua puluh hari kedepan," ungkapnya.

Menurut Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pelaihari ini penyidik dari Kejaksaan sedang merampungkan pemberkasan."Mudahan mudahan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Pelaihari segera dapat merampungkan pemberkasan dan bisa menentukan berkas terasebut lengkap atau tidak agar segera bisa dilimpahkan ke Pengadilan."ucapnya

Tersangka, menurut Kasi Interl, dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat 1 Junto Pasal 18 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999.Tentang Pemberantasan Korupsi Junto Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan disangkakan juga pasal 3 Junto Pasal 18 Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Untuk Pasal 2 ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 Miliar.Kemudian untuk pasal 3 pidana paling singkat 1 tahun paling lama 30 tahun dan denda paling sedikit Rp 50 juta paling banyan Rp 1 miliar. Itu pasal yang kita sangkakan kepada tersangka dan perkembangan berikutnya akan kita sampaikan lebih lanjut menunggu tim Penyidik Kejaksaan Negeri Dan ini masih dilakukan pemberkasan," ujarnya. Asb.

Berita terkait  
tag:dana desa,pelanggaran,panyipatan,kejaksaan

BKPRMI Panyipatan Laksanakan Khataman Massal
Rabu, 18 Oktober 2017, 02:10:09 wita