PELAIHARI POST

Parlementaria

Bupati Berikan Tanggapan terhadap Pandangan Fraksi atas Penyampaian Tiga Raperda

Rabu, 17 Mei 2017, 21:35:20 wita
Bupati Berikan Tanggapan terhadap Pandangan Fraksi atas Penyampaian  Tiga Raperda

Bupati Tanah Laut H. Bambang Alamsyah, ST saat menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Fraksi atas Penyampaian Tiga Raperda, Rabu (17/05/2017)

PELAIHARI POST 電 Bupati Tanah Laut memberikan terhadap Pandangan Fraksi atas Penyampaian Tiga Raperda dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Laut yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Tanah Laut, Rabu (17/05/2017). Tiga Raperda yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah sebelumnya yaitu Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 3 tahun 2014 tentang retribusi rumah potong hewan, Raperda tentang perubahan Perda nomor tiga tahun 2011 tentang retribusi izin gangguan serta Raperda tentang perubahan perda Nomor 13 tahun 2011 tentang pajak daerah. Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Tanah Laut kemarin, Selasa (16/05/2017) telah menyampakan pandangan fraksi yang pada prinsipnya menyetujui tiga Raperda tersebut untuk dilaksanakan pembahasan lebih lanjut.

Dalam Rapat Paripurna ini Bupati Tanah Laut H. Bambang Alamsyah, ST memberikan tanggapan atas pemandangan Fraksi di DPRD Kabupaten Tanah Laut yang disampaikan kemarin,Rabu (17/05/2017). Menurut Bupati, Izin gangguan adalah suatu Komitmen suatu pelaku usaha dimana pelaku usaha investasi tetap mempertimbangkan aspek lingkungan baik sosial budaya ,ekonomi maupun lingkungan secara spesifik masyarakat sekitar. "Sehingga izin gangguan bisa dipersamakan dimasyarakat terhadap pelaku usaha yang akan berlangsung d itengah mereka.

Izin gangguan yang telah dikeluarkan Sampai tanggal 15 mei 2017 ada 60 rekomendasi izin gangguan.Dalam Hal keterlambatan memperbaharui izin gangguan dengan segera pelaku usaha dengan izin gangguan tersebut. Pada tahun 2017 ini sudah diterima dua Pengaduan terkait izin gangguan kedua kasus masih dalam proses penanganan Pemerintah Daerah," Ucapnya

Untuk soal pajak daerah, rendahnya masyarakat dalam membayar pajak, tutur Bpati, pihak pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi ke desa untuk menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pajak bagi pembangunan daerah. Selain itu bekerja sama konektifitas perijinan dan persyaratan persyaratan dengan dunia usaha serta perbankan dengan memasukan syarat pembayaran pajak.Terhadap antisipasi pemerintah daerah dalam mengahadapi kebocoran pajak karena ada oknum Pemerintah Daerah saat ini sudah bentuk Tim Saber Pungli diharapkan Tim ini bisa membantu. Pemeintah Daerah terus berupaya memperbaiki dan melakukan peninjauan langsung ke lapangan melakukan kerjasama dengan pihak Kecamatan dan Pihak Desa untuk membantu melakukan identifikasi," jelasnya.

Terkait retribusi Rumah Potong Hewan, menurut Bupati, hal yang mendasar ketentuan Undang Undang nomor 28 tahun 2009 .tentang pajak daerah retribusi daerah tarif dapat ditinjau kembali minimal tiga tahun untuk itu perlu dilakukan penyesuaian,' ujarnya. Asb.

Berita terkait  
tag:dprd,raperda,rph,retribusi,pajak

Anggota DPRD Tanah Laut dari PPP Dilaksanakan Proses PAW
Kamis, 07 Desember 2017, 22:20:48 wita

Papan Reklame Tak Bayar Pajak Ditertibkan
Jum'at, 20 Oktober 2017, 18:11:54 wita

Abdi Rahman Akhirnya Di-PAW dari Wakil Ketua DPRD Tanah Laut
Senin, 11 September 2017, 23:03:04 wita