PELAIHARI POST

Parlementaria

Lima Anggota DPRD Abstain Terkait Penyertaan Modal terhadap PD BPR Pelaihari

Rabu, 17 Mei 2017, 22:58:47 wita
Lima Anggota DPRD Abstain Terkait Penyertaan Modal terhadap PD BPR Pelaihari

Penandatangan Berita Acara Persetujuan dua Raperda tentang perubahan Perda nomor 16 tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemkab Tanah Laut PD BPR Pelaihari dan Raperda tentang penetapan Desa, Rabu (17/05/2017)

PELAIHARI POST 電 Usai melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Jawaban Bupati Tanah Laut atas pemandangan Fraksi terkait penyampaikan tiga Raperda, agenda DPRD Kabupaten Tanah Laut, Rabu (17/05/2017), selanjutnya melaksanakan Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan terhadap Raperda yang terkait penyertaan modal PD BPR Pelaihari dan Raperda tentang Penetapan Desa. Dalam pengambilan keputusan terkait penyertaan modal PD BPR Pelaihari dilakukan pengambilan keputusan melalui voting. Sebanyak lima orang menyatakan abstain dalam pengambilan keputusan secara voting tersebut.

Ada tiga opsi yang ditawarkan kepada anggota DPRD dalam pengambilan keputusan terkait penyertaan modal PD BPR Pelaihari ini. Opsi pertama, setuju dengan menyebutkan angka sebesar 4,1 milyar sesuai draf pasal 3A ayat (1) dilakukan secara bertahap dan tidak menentukan batas tahun. Opsi kedua, setuju dengan tidak menyebutkan angka, dilakukan secara bertahap tidak melebihi dari persyaratakan OJK dengan ketentuan melalui Keputusan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD untuk penyertaannya. Opsi ketiga, menolak untuk disetujui penyertaan modal.

Sebanyak 17 Anggota Dewan memilih opsi pertama, 3 Anggota Dewan memilih Opsi kedua dan 3 Anggota Dewan memilih Opsi Ketiga. Sedangkan yang menyatakan abstain sebanyak 5 Anggota Dewan. Jumlah Anggota Dewan yang menghadiri Sidang paripurna tersebut sebanyak 28 orang.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Abdi Rahman, S.Pd mengatakan perbedaan pendapat ini sesuatu yang wajar. "Harus dipahami semua proses sesuai aturan ,mekanisme perbedaan pendapat itu hal yang wajar dalam rangka bagaimana bisa memaksimalkan tugas dan fungsi. Kalau sama pendapat jadi tidak ada yang harus dibahas akan tetapi kalau ada perbedaan pendapat mekanisme musyawarahnya tidak bisa itu mekanisme yang sudah diatur undang undang apapun keputusanya tetap DPRD melakukan keputusan bersama bukan keputusan Fraksi tapi merupakan keputusan Lembaga DPRD-nya," tuturnya.

Bupati Tanah Laut H. Bambang Alamsyah, ST usai Rapat Paripurna mengatakan bahwa dinamika birokasi bisa disampaikan kepada masyarakat untuk kemajuan Masyarakat Tanah Laut."Setelah tadi diputuskan begitu luar biasanya Anggota DPRD menerima aturan tersebut ini dipahami oleh masyarakat," ucapnya. Asb.


Berita terkait  
tag:voting,dprd,bpr

DPRD Tanah Laut akan Luncurkan Aplikasi Berbasis Web
Kamis, 08 November 2018, 20:11:23 wita

Pemberian Tunjangan PNS Berbasis Kinerja Disepakati
Selasa, 21 Agustus 2018, 16:58:56 wita

Mantan Sekda Tanah Laut ini Nyatakan Pensiun Dini
Selasa, 10 Juli 2018, 23:42:09 wita