PELAIHARI POST

Peristiwa

Akibat Klaim Kepemilikan Tanah, Kantor Desa Tungkaran Terpaksa "Berpindah" di Gedung PAUD

Minggu, 24 September 2017, 00:47:54 wita
Akibat Klaim Kepemilikan Tanah,  Kantor Desa Tungkaran Terpaksa "Berpindah" di Gedung PAUD

Kantor Desa tidak digunakan lagi, "disegel" warga dipasang spanduk kecil bertuliskan: Di Larang Melakukan Kegiatan Sejenis Apapun, Sabtu (23/09/2017)

PELAIHARI POST 電 Aktifitas layanan publik di Kantor Desa Tungkaran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut terpaksa harus berpindah tempat, yang mana Kantor Desa Tungkaran ini menggunakan tempat ruangan di Gedung Sekolah Yayasan Bina Ul-Khair PAUD Lima Alami, Sabtu (24/09/2017)

Informasii yang dihimpun Pelaihari Post ,ini terjadi sejak tanggal 5 September 2017 .Kantor Desa Tungkaran, sudah pindah ke PAUD, yang mana Kantor Desa yang lama sudah tidak bisa ditempatinya lagi dikarnakan ada penyegelan dari Warga yang meng-klaim tanah yang ditempati kantor desa milik warga Desa Tungkaran. Di sana juga terdapat spanduk yang bertuliskan "Di Larang Melakukan Kegiatan Sejenis Apapun".

Plt Kepala Desa Tungkaran yaitu Marsudi ,mengaku pindah kantor desa sejak tanggal 5 Sepetember 2017 menempati Ruangan Sekolah PAUD ,Namun untuk pelayanan masyarakat masih tetap jalan "Ucapnya

Marsudi menuturkan, selama menjabat Sekretaris Desa Tungkaran dan sekarang menjadi Plt yang mana Kepala Desanya sudah habis jabatanya ia pun menggantikanya kegiatan desa. Pelayanan kantor desa ia kerjakan. Terkait masalah tanah ,yang dijadikan Kantor Desa yang di-klaim oleh warga ia pun tidak begitu mengetahuinya asal usul tanah yang sebenarnya "Saat itu kan, sudah beberapa kali pergantian kepala desa, saya tidak begitu mengetahui persis sosal ini makanya hal ini sudah saya sampaikan juga sama pihak kecamatan," katanya

Menurut Marsudi. ada upaya meminta kepihak warga yang meng klaim tanah yang dijadikan kantor Desa Tungkaran ,"pihak kita meminta ,kalau mau dilakukan pembayaran kita pun sudah siapkan pembayarnya namun dengan ukuran uang yang ada, pihak desa berani membayar Rp 25 juta saja ,namun pihak yang meng klaim meminta harga dari mulai Rp 75 juta lalu turun menjadi Rp 60 juta."Ungkapnya

Marsudi mengaku ,pihaknya tidak sanggup membayar yang mana ia ketahui Pendapatan di Desanya tidak ada.kini. Ia masih meminta kepada pemerintah agar bisa membantukan perasoalan di desanya ini. Asb.

Berita terkait  
tag:sengketa,tanah,desa,tungkaran