PELAIHARI POST

Hukum dan Kriminalitas

Pengadilan Negeri Pelaihari Perintahkan untuk Mengeluarkan Suwito dkk dari Tahanan

Rabu, 20 Desember 2017, 09:25:00 wita
Pengadilan Negeri Pelaihari Perintahkan untuk Mengeluarkan Suwito dkk dari Tahanan

Suasana saat berakhirnya Sidang Pembacaaan Putusan yang membebaskan para terdakwa, Selasa (19/12/2017)

PELAIHARI POST 電 Pengadilan Negeri Pelaihari Perintahkan untuk Mengeluarkan Suwito dkk dari Tahanan

Suasana saat berakhirnya Sidang Pembacaaan Putusan yang membebaskan para terdakwa, Selasa (19/12/2017)

Pengadilan Negeri Pelaihari pada sidang terhadap Perkara nomor 282 /PID.B/2017.PN Pelaihari yang digelar, Rabu (20/12/2017), memutuskan penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa atas Nama Suwito alias Wito bin Subandi dan dua temannya tidak dapat diterima. Pengadilan Negeri Pelaihari selanjutnya memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan.

Sebelumnya, Senin (27/11/2017), pada sidang di pengadilan Negeri Pelaihari terkait kasus pengeroyokan yang terjadi di tempat sengketa lahan HGU di Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Pada agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada tiga terdakwa yakni Suwito, Rasmo dan Pendukung Y, Lada. Ketiga terdakwa dikenakan tuntutan atas perbuatanya selama 2 tahun 6 bulan penjara.

Humas Pengadilan Negeri Pelaihari Poltak SH usai pelaksanaan sidang, kepada Pelaihari Post i, Selasa (19/12/2017), mengemukakan ada empat poin dalam putusan ini. "Yang pertama menyatakan penuntutan. Penuntut umum dalam perkara nomor 282 /PID.B/2017.PN Pelaihari. Atas Nama Suwito alias Wito bin Subandi dan dua temannya, tidak dapat diterima. Kedua, memerintahkan kepada penuntut umum, untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan. Ketiga, barang bukti berupa satu buah jaket abu abu, satu buah kantong Handphone warna hitam dan satu senjata tajam jenis parang panjang 60cm lengkap dengan kumpang kuning kecoklatan di kembalikan pada Penuntut Umum. Dan keempat, membebankan biaya perkara kepada negara," jelasnya.

Disamping itu, menurut Poltak SH, ada poin lain yang perlu untuk disampaikan terkait putusan ini. "Pertama ada kesalahan dalam tingkat penyidikan dimaksud proses penyidikannya tidak berimbang. Poin kedua, dengan adanya kesalahan di tingkat penyidikan ini, memungkinkan kepada penuntut umum dan penyidik di Kepolisian untuk menggulirkan lagi perkara ini. Ibaratnya kalau di dalam sidang perkara perdata itu putusan di nyatakan NO tidak dapat diterima, gugatan tidak dapat diterima. Sehingga penggugat dapat lagi mengajukan gugatan yang sama tentunya harus denga perbaikan perbaikan, sebagai mana yang telah dinyatakan dalam putusan," kata Poltak SH

Poltak SH menuturkan bahwa dalam penyidikan itu haruslah sedemikian sempurna. "Kalaupun tidak sempurna tidak mengandung cacat tidak kabur," jelasnya.

Terkait putusan tersebut, ujarnya, Poin pertama nya itu ada kesalahan di tingakat penyidikan, konsekuensinya itu penuntut umum dan penyidik dapat lagi menggulirkan kembali dengan catatan perbaikan dalam penyidikan. "Tadi penuntut umum menyatakan pikir-pikir, sedangkan terdakwa menyatakan menerima. Diberi waktu selama tujuh hari, kalau selama tujuh hari tidak ada sikap maka dianggap menerima," katanya. Asb.

Berita terkait  
tag:bebas,sidang,pengadilan negeri,pengeroyokan

Suwito dkk Bebas, Ada Kemungkinan Penyidikan Ulang
Rabu, 20 Desember 2017, 10:18:09 wita