PELAIHARI POST

Dinamika Pembangunan

Tanggapi Unjukrasa Tenaga Kerja Bongkar Muat, Pemkab akan Minta Menteri untuk Revisi SK

Kamis, 28 Desember 2017, 21:15:22 wita
Tanggapi Unjukrasa Tenaga Kerja Bongkar Muat, Pemkab akan Minta Menteri untuk Revisi SK

Asisten II Bidang Ekokesra Setda Kabupaten Tanah Laut Ir Noor Hidayat saat memberikan tanggapan kepada pengunjuk rasa, Kamis (28/12/2017)

PELAIHARI POST 電 Menanggapi tuntutan yang disampaikan para tenaga kerja yang tergabung dalam Organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan di Koperasi Putra Maju Bersama Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kamis (28/12/2017), Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan meminta dilakukan revisi terhadap Surat Keputusan yang hanya memperbolehkan satu koperasi saja dalam suatu kabupaten. Bupati Tanah Laut akan segera menemui Menteri Koperasi di Jakarta agar dilakukan revisi Surat Keputusan.

Asisten II bidang Ekokesra Ir. Noor Hidayat usai menemui Bupati Tanah Laut, kepada para pengunjuk rasa mengungkapkan ada dua poin yang sudah disepakati oleh Bupati. "Unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Kintap menuntut pembagian pekerjaan di pelabuhan. Kita sudah dapat petunjuk tadi dari Pak Bupati, yang pertama Pak Bupati akan segera ke Jakarta menemui Menteri Koperasi supaya merevisi surat keputusan dari dua deputi satu dirjen. Yang mana, semula hanya satu koperasi saja yang boleh ada dalam satu kabupaten dan ini pak Bupati meminta agar itu direvisi kembali," jelasnya.

Ir Noor Hidayat berharap kedepan bisa lebih dari satu koperasi di daerah yang bisa bekerja di wilayah pelabuhan. "Kita masih menunggu tanggapan koperasi KIPUh. terhadap tanggapan ini baik secara segi aturan, keamanan dan kenyamanan apabila tidak juga memberikan ruang, pak Bupati akan mengambil tindakan sebagai Pembina Koperasi di Wilayah Kabupaten Tanah Laut. Langkah terakhir yang diambil Bupati Tanah Laut. Jika mana pihak KIPUh, sendiri tidak bisa memberikan tempat ia akan membekukan Koperasi KIPUh tersebut.Kewenangan Bupati dalam hal ini merupakan pembinaan dan pengawas Koperasi," ungkapnya

Jika tida terjadi pembekuan, ucap Ir Noor Hidayat, akan mempertimbangkan dari segi keamanan dan kenyamanan dalam wilayah yang menjadi tolak ukur pokok. "Pemerintah belum melakukan pemanggilan ke KIPUh namun sudah dikomunikasikan itu langkah langkahnya dan mereka itupun mempunyai tanggung jawab dari para pengurusnya.Saat ini pihak KIPUh sendiri masih bisa beraktifitas kerja, sampai batas waktu yang sudah ditentukan" pungkasnya

Para pengunjuk rasa setelah memahami kesepakatan tersebut, membubarkan diri kembali ke Kintap dengan pengawalan dari Patwal Satlantas Polres Tanah Laut. Asb.


Berita terkait  
tag:unjuk rasa,demo,bongkar muat,pelabuhan,kintap