PELAIHARI POST

Dinamika Pembangunan

Pemkab, Polres dan Kejari Tanah Laut Lakukan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018

Selasa, 16 Januari 2018, 18:26:38 wita
Pemkab, Polres dan Kejari Tanah Laut Lakukan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018

Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018, Pemkab, Polres dan Kejari, di Balairung Tuntung Pandang, Selasa (16/01/2018)

PELAIHARI POST 電 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Polres Tanah Laut dan Kejaksaan Negeri Tanah Laut melakukan Rapat untuk mengkoordinasikan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018. Kegiatan yang dimaksudkan untuk melakukan Sinergisitas pengelolaan keuangan tersebut dilaksanakan di Balairung Tuntung Pandang, Selasa (16/01/2018). Hadir dalam kegiatan ini Bupati Tanah Laut H Bambang Alamsyah ST, Kapolres Tanah Laut AKBP Sentot Adi Dharmawan.S.IK.MH, Kepala Kejari Tanah Laut Sri Tatmala Wahanani.SH dan Kepala Dinas DPMD Drs M Hanil.Serta Camat se- Tanah Laut, Babinkhamtibmas, Kepala Desa serta Ketua PMD.

Bupati Tanah Laut H Bambang Alamsyah STdalam sambutanya menghimbau para kepala desa agar bisa mengikuti dengan baik rapat koordinasi dan menjadi pemahaman dan pengetahuan soal desa akan mempelancar tugas kepala desa. "Kepala desa yang baru dilantik agar memahami semua aturan aturan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya pihak pemerintah kabupaten yang mengawasi, tapi pengawasan ini sudah semakin banyak baik dari masyarakat, hingga sekarang diawasi oleh pihak Kepolisian dan kejaksaan dan ini semakin mempelancar dan memperkuat mensejahterakan rakyat," himbaunya.

Menurut Bupati, pengelolaan keuangan desa harus disertai dengan perencanaan dengan baik. "Sinergikan pembangunan dengan rencana kabupaten, sehingga ketika memproses pembangunan ini akan selaras dengan tujuan tujuan kabupaten, seperti halnya sektor keunggulan dan potensi dan sesuaikan dengan pembangunan kabupaten," ucapnya.

Sementara kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD ) Kabupaten Tanah Laut Drs M.Hanil mengatakan tujuan rapat koordinasi, menyikapi nota kesepahaman antara pihak Kepolisian dan Kejaksaan Tanah Laut. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Transmigrasi, Kemendagri. "Kita berharap kedepanya penggunaan dana desa bisa benar benar terarah dan dikawal oleh pihak kepolisia dan kejaksaan.Sehingga, proses pembangunan di desa itu sesuai dengan Nawacita Presiden, sehingga proses pembangunan di desa bisa berjalan dengan baik," jelasnya. Asb.


Berita terkait  
tag:dana desa,keuangan,pengelolaan dana