PELAIHARI POST

Politik dan Pemerintahan

Pihak Bakal Paslon di Pilkada Tanah Laut Pertimbangkan DKPP-kan Panwaslu

Jum'at, 19 Januari 2018, 23:36:12 wita
Pihak Bakal Paslon di Pilkada Tanah Laut Pertimbangkan DKPP-kan Panwaslu

Bakal Calon Wakil Bupati pada Pilkada Tanah Laut Tahun 2018 Abdi Rahman, S.Pd saat ditemui Pelaihari Post, Jum'at (19/01/2018)

PELAIHARI POST 電 Pihak Bakal Pasangan Calon (Bakal Paslon) di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut tahun 2018 sedang mempertimbangkan untuk mengadukan Panwaslu Kabupaten Tanah Laut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pertimbangan ini diambil setelah mencermati tindakan Pihak Panwaslu dalam menertibkan alat peraga dari pihaknya pada Kamis (18/01/2018) kemarin.

Salah seorang Bakal Calon Wakil Bupati, Abdi Rahman, S.Pd, kepada awak Media, Jum'at (19/01/2018), mengungkapkan setelah mencermati tindakan yang dilakukan Panwaslu tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melaporkannya ke DKPP. "Kalau memungkinkan ke DKPP. Kita pertimbangkan, artinya ingin meluruskan permasalahan ini, aturan ini. Kita kan ingin Pilkada ini bersih, jujur dan adil. Tidak diskriminatif. Harus diuji sejauhmana fungsi mereka sebagai Panwas," ucapnya.

Abdi Rahman, S.Pd menyampaikan hal ini bukan dalam rangka memperkeruh suasana, tetapi ingin meletakan aturan dan pemahaman yang benar. "Karena posisi surat himbauan yang disampaikan Panwas dengan tidak lanjut berbeda. Suratnya himbauan tetapi ternyata dia merobohkan. Yang ini sanksi sebenarnya. Berbicara aturan, tidak ada satu pun pasal, baik di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, maupun di PKPU-PKPU-nya, PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tidak mengaturnya. Ketika tidak ada aturan, jangan sampai persepsi, pendapat subjektif, harusnya ketika ada aturan baru dilaksanakan," tegasnya.

Menurut Abdi Rahman, S.Pd, ketika hal ini disangkutpautkan dengan soal ketertiban, itu bukan ranahnya. "Soal ketertiban, itu ranah Satpol PP dan untuk mengambil tindakan pun harus atas perintas Kepala Satpol PP. Jadi jangan menggiring ke masyarat dengan aturan yang hanya dengan asumsi dan persepsi pribadi," ucapnya.

Abdi Rahman, S.Pd pun mengaku siap untuk berdiskusi dengan Panwas. "Saya siap diskusi panjang secara detail dengan Panwas. Kalau saya yang salah siap minta maaf dan siap diberi sanksi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalsel Ir Iwan Setyawan, M.P, usai menghadiri Bimtek yang diselenggarakan Panwaslu Kabupaten Tanah Laut di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tanah Laut, Jum'at (19/01/2018), kepada para awak media mengatakan yang ditertibkan oleh Panwaslu Kabupaten Tanah Laut yang ada indikasi kampanye. "Ada parpol-parpol pendukung. secara tidak langsung, menyebutkan kami nah becalon sebagai bupati atau wakil bupati didukung partai. Itu kan kampanye juga, untuk menimbulkan animo masyarakat bahwa si calon didukung oleh partai ini ini ini. Ini sifatnya kampanye. Kalau tidak ada indikasi kampanye boleh saja. Kita lihat juga Pilpres itu masih 2019 tetapi banyak baleho yang terpasang seperti calon wakil presiden Cak Imin dan Anis Mata dari PKS itu Calon Presiden RI," jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Alat Peraga dari Bakal Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah laut Tahun 2018, Kamis (18/01/2018), di beberapa tempat ditertibkan oleh pihak Panwaslu Kabupaten Tanah Laut. Pihak Panwaslu sebelumnya sudah melayangkan surat kepada pihak Bakal Paslon terkait alat peraga yang terpasang di beberapa tempat tersebut. Asb.

Berita terkait  
tag:pemilihan,pilkada,bupati,pilbup