Pemerintahan
Pembangunan
Kamis, 17 Mei 2018, 00:17:00 wita

Pajak Rokok Bagi Hasil dari Provinsi untuk Tanah Laut bisa Mencapai Sekitar Rp 11 Milyar

Share on Google+
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (BPD) Drs Sugian Noor saat ditemui Pelaihari Post, Rabu (16/05/2018)
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (BPD) Drs Sugian Noor saat ditemui Pelaihari Post, Rabu (16/05/2018)

PELAIHARI POST 電Pajak Rokok bagi hasil pajak dari provinsi di Kabupaten Tanah Laut bisa mencapai Rp 11 milyar. Dari jumlah tersebut sudah terealisasi sekitar Rp 2 milyar, sehingga masih ada sisa target sekitar Rp 9 milyar.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (BPD) Drs Sugian Noor saat ditemui di unit penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB),Rabu (16/05/2018) mengatakan dari Data Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Tanah Laut, Pajak Rokok bagi hasil pajak dari provinsi di Kabupaten Tanah Laut bisa mencapai Rp 11.364.118.107, sudah bisa terealisasi sebesar Rp 2.331.278.243 atau 20, 51 persen, sehingga masih ada tersisa target sebesar Rp 9.032.839.864. Data tersebut sampai pada per 1 Januari sampai 9 Mei 2018," ungkapnya.

Menurut Drs Sugian Noor, Pajak Rokok dipungut bersamaan dengan pemungutan cukai rokok oleh instansi Pemerintah yang berwenang untuk memungut cukai. "Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah tersebut disetorkan ke rekening kas umum daerah. Artinya dalam tahun ketahunnya mengalami peningkatan penghasilan dari pajak rokok tersebut. untuk pemanfaatan hasil pajak rokok ini nantinya dibagi hasil baik bagian provinsi dan kabupaten tujuannya ini digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan penanganan masalah kesehatan.Seperti kawasan tanpa rokok ( KTR )," jelasnya.

Drs Sugian Noor mengatakan, seperti halnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya untuk pajak rokok pada penggunaannya hal itu di topang dari adanya Peraturan Gubernur (Pergub). "Penggunaannya pun yang berhubungan langsung dengan kesehatan. Penggunaan pajak dari pajak rokok sendiri sebesar 50 persen, namun dengan syarat sudah ada Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).Penerimaan pajak rokok sendiri berada di urutan ke 4 dari penerimaan lain yang masuk dalam dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah," tuturnya.

Drs Sugian Noor pun menjelaskan bahwa sampai pada per 9 Mei 2018, saldo kas daerah sebesar Rp 217.178.032.462. Asb.

Share on Google+
Tag
Pembangunan
rokok
pajak
apbd
Honor
Selasa, 05 Maret 2019, 02:44:15
Honor PPKBD dan Sub PPKBD akan ditingkatkan