Huktibmas
Penegakan Hukum
Kamis, 31 Mei 2018, 03:35:48 wita

Sidang terkait Foto ASN Acungkan Jari, Perkara Pertama pada Pilkada Tanah Laut 2018 di PN Pelaihari

Share on Google+
Humas Pengadilan Negeri Pelaihari Boedi Haryantho SH.MH saat ditemui Pelaihari Post, Rabu (30/05/2018)
Humas Pengadilan Negeri Pelaihari Boedi Haryantho SH.MH saat ditemui Pelaihari Post, Rabu (30/05/2018)

PELAIHARI POST 電Sidang terkati foto ASN yang berfose mengacungkan jari yang bergulir di Pengadilan Negeri Pelaihari merupakan perkara pertama yang di persidangkan di Pengadilan Negeri Pelaihari yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2018. Pada persidangan berikutnya akan diagendakan pembacaan pledoi dari pihak terdakwa.

Humas Pengadilan Negeri Pelaihari Boedi Haryantho SH.MH, mengemukakan sidang masih berlanjut dan agenda sidang pada hari ini Rabu (30/05/2018) tuntuan dari penuntut umum."jadwal sidang pada pukul 15.00 WITA "Setelah agenda tuntutan diagendakan besok kamis sidang pledoi atau pembelaan dari penasihat hukum para terdakwa, setelah itu kesempatan bagi majelis hakim untuk bermusyawarah putusan di agendakan pada hari senin ( 04/06/2018). Kita tunggu saja putusan dari majelis, para terdakwa ini didakwa melanggar pasal 188 jo pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Selama berlangsungnya Pilkada di Kabupaten Tanah Laut 2018. Pengadilan Negeri Pelaihari baru pertama kalinya menerima tindak pidana pemilukada," jelasnya.

Secara umum, Kata Boedi Haryantho SH.MH. ia katakan, ada beberapa ASN diduga tidak netral dan itu melanggar aturan dalam Undang Undang." Berat dan tidak nya nanti majelis hakim lah yang akan menentukan " jelasnya

Boedi Haryantho SH.MH, menerangkan dalam pasal 188 Jo pasal 71, ancaman pidanannya minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan dan atau denda masing masing terdakwa minimal Rp 600 ribu, maksimal Rp 6 juta. "Terkait mengapa para terdaka ini tidak dialakukan penahanan? mengenai penahanan itu ada syaratnya, penahanan itu menurut pasal 21 Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP) syarat ancaman minimal 5 tahun penjara baru bisa dilakukan penahanan," katanya. Asb.

Share on Google+
Tag
Penegakan Hukum
sidang
pn
pilkada
pemilihan
bupati