Pemerintahan
Sosialisasi
Senin, 18 Februari 2019, 21:18:30 wita

KPP Pratama Banjarbaru Laksanakan Aksi Panutan Penyampaian SPT Tahunan

Share on Google+
Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan Kepala KPP Pratama Banjarbaru berfoto bersama pada kegiatan Aksi Panutan Penyampaian SPT Tahunan, Senin (18/02/2019)
Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan Kepala KPP Pratama Banjarbaru berfoto bersama pada kegiatan Aksi Panutan Penyampaian SPT Tahunan, Senin (18/02/2019)

PELAIHARI POST 電Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru menyelenggarakan Aksi Panutan Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2018 di gelar di Aula Sarantang Saruntung Pekab Tanah Laut.Senin ( 18/02/2019). Hadir saat itu Bupati Tanah Laut Sukamta, Kepala KPP Pratama Banjarbaru Muhammad Na'im Amali.Jajaran SKPD dan Haryanto Ketua DPRD.

Kepala KPP Pratama Banjarbaru Muhammad Na'im Amali mengatakan tujuan menyelenggarakan aksi panutan ini untuk memberikan contoh teladan bagi masyarakat, ketika pimpinan daerah melaporkan SPT maka masyarakat dan ASN bisa ikut serta melaporkan SPT nya. "Utamanya bertujuan untuk kepatuhan masyarakat didalam bayar pajak dan lapor SPT nya. Pajak yang paling tinggi pembayarannya untuk di Kabupaten Tanah Laut yaitu sektor Pertambangan, Perkebunan Kelapa Sawit dan Kontruksi dan Perdagangan. "Dari total penerimaan 1,956 T, 21 % bersumber dari masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan itu terbilang cukup tinggi," katanya

Menurutnya Muhammad Na'im Amali untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak tahun 2019, KPP Pratama Banjarbaru sejumlah Rp.2.411.913.732.000. Penyampaian SPT oleh Bupati Tanah Laut dan para pejabat pemerintah daerah kabupaten Tanah Laut, bisa mendorong masyarakat di Kabupaten Tanah Laut agar taat melaksanakan kewajiban perpajakannya salah satunya dengan melaporkan SPT tahunan tepat waktu," jelasnya.

Sementara itu Bupati Tanah Laut Sukamta dalam sambutannya menghimbau ASN, agar jangan ada kegiatan yang dilakukan untuk menghindari adanya pajak dengan cara memecah kegiatan. Pihak Kabupaten Tanah Laut akan selalu mengajak perpajakan untuk melakukan penagihan seperti halnya PBB dibidang perkebunan, petambangan, kehutanan. "Kita juga akan minta kepihak Inspektorat,untuk melakukan efektifitas pembayar pajak di Desa dan Pemerintah Daerah," katanya

Dijelaskan oleh Sukamta, yang perlu ditertibkan, yakni di APBDes masih banyak pajak yang tidak dibayarkan. Pihak inspektorat diwajibkan untuk mengaudit seluruh Desa supaya pajaknya betul betul dibayarkan. "Kepada Kontraktor yang membangun di Kabupaten Tanah Laut pun harus mempunyai NPWP dari Kabupaten Tanah Laut, yang nantinya bayar pajaknya bisa di Tanah Laut dan bagi hasil pajaknya kembali ke Kabupaten Tanah Laut," harapnya. Asb

Share on Google+
Tag
panutan
pajak
bupati
dprd