Pemerintahan
Pembangunan
Jum'at, 14 Juni 2019, 23:35:58 wita

Rencana Pembangunan Kantor Bupati yang Baru, Dibahas di Kantor Kemendagri RI

Share on Google+
Wakil Bupati Tanah Laut Abdi Rahman didampingi Sekretaris Daerah Syahrian Nurdin dan para SKPD terkait melakukan pembahasan di Kemendagri, Rabu (12/06/2019)
Wakil Bupati Tanah Laut Abdi Rahman didampingi Sekretaris Daerah Syahrian Nurdin dan para SKPD terkait melakukan pembahasan di Kemendagri, Rabu (12/06/2019)

PELAIHARI POST 電Rencana pembangunan Kantor Bupati yang baru yang di relokasi bergeser ke lokasi Stadion Sepakbola Pertasi Kencana, mulai dibahas di Kementrian Dalam Negeri RI pada hari Rabu (12/06/2019)

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengutus Wakil Bupati Tanah Laut Abdi Rahman didampingi Sekretaris Daerah Syahrian Nurdin dan para SKPD terkait lainnya mengunjungi Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Pusat.

Sebelumnya pihak Pemerintah Daerah Tanah Laut, telah melakukan diskusi dengan Kementrian PUPR RI, dan pihak Kementrian PUPR sendiri menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggunakan Pola Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (PKPDBU) untuk pembangunan Kantor Bupati tersebut.

Direktur Pendapatan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI Hendriwan, menjelaskan bahwa PKPDBU memang pilihan alternatif pembiayaan bagi daerah-daerah yang ingin membangun daerahnya.

Menurutnya, PKPBDU paling aman bagi Pemerintah Daerah karena PKPBDU adalah pengecualian untuk mempercepat pembangunan daerah, artinya kalau dengan pola reguler normatif pasti lama. "PKPBDU juga diatur dalam peraturan UU, Perpres dan Peraturan Kemendagri," katanya

ia menambahkan, bahwa PKPBDU juga harus mendapat persetujuan DPRD. "Kalau pinjaman daerah kan hanya sampai dengan masa jabatan kepala daerah, kalau PKPBDU bisa sampai 20 tahun sampai 30 tahun maka dari itu harus ada persetujuan dari dewan," ucapnya.

Wakil Bupati Tanah Laut Abdi Rahman, mengatakan pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melihat dari sisi aturan dahulu, mana yang harus dikerjakan dan tidak melanggar aturan dan bagaimana l memanfaatkan APBD yang ada. "Kemungkinan besar akan kita laksanakan seperti ini dan nanti akan kita laporkan ke Pak Bupati, namun dari gambaran yang ada yaitu dari Kementrian Dalam Negeri, Kementrian PUPR dan Bappenas, alhamdulilah titik terang semakin jelas," ungkapnya

Hal sama dikatakan, Sekretaris Daerah Syahrian Nurdin, menjelaskan bahwa usia bangunan kantor bupati yang sekarang sudah berusia 40 tahun dan sekarang sudah tidak memungkinkan lagi, sebab ruangan yang digunakan tidak memadai dengan jumlah pegawai yang lumayan banyak.

Disamping itu juga Pemerintah Kabupaten menginginkan Kantor Bupati bergabung menjadi satu dengan instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. "Kami berinisiatif untuk pindah, rencananya Kantor Bupati tersebut juga akan ada unit pelayanan untuk masyarakat seperti Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan layanan publik lainnya,"jelasnya.

Diketahui bahwa pembangunan Kantor Bupati akan di relokasi dan bergeser ke lokasi Stadion Sepakbola Pertasi Kencana, untuk pembangunan Stadion Sepakbola itu sendiri rencananya akan di relokasi ke tempat lain yang dianggap layak. Asb

Share on Google+
Tag
Pembangunan
kantor
pelayanan