Parlementaria
Sidang Paripurna
Jum'at, 01 Mei 2020, 00:07:09 wita

Inilah Temuan DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun 2019

Share on Google+
Penandatanganan Berita Acara pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Laut, Kamis (30/04/2020)
Penandatanganan Berita Acara pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Laut, Kamis (30/04/2020)

PELAIHARI POST 電Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Laut yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Tanah Laut, Kamis (30/04/2020), disampaikan Saran dan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanah Laut Tahun 2019. Selain disampaikan saran dan rekomendasi dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di berbagai sektor, juga disampaikan temuan adanya banyak data dan uraian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanah Laut Tahun 2019 (LKPJ Tahun 2019) sama persis dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanah Laut Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2018 (LKPJ Tahun 2018) yang sudah disampaikan pada sekitar satu tahun yang lalu.

Beberapa temuan terkait uraian dan data yang dinilai sama persis dengan LKPJ sebelumnya disampaikan oleh Edi Porwanto sebagai juru bicara DPRD Kabupaten Tanah Laut pada Rapat Paripurna tersebut diketahui sebanyak 12 buah. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Tanah Laut, usai mendengarkan penyampaian tersebut menyatakan akan melakukan perbaikan. Dibawah ini beberapa temuan yang disampaikan pada Rapat Paripurna terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanah Laut Tahun 2019.

Terdapat beberapa halaman, mulai halaman 17 s/d 26 terdapat tulisan pada footer: LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun 2018, sedangkan pada halaman sebelumnya dan halaman selanjutnya terdapat tulisan: LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun 2019. Apakah memang beberapa halaman tersebut terselip oleh LKPJ sebelumnya ataukah memang begitu semestinya

Pada tabel 1.6: Populasi Hewan Ternak Tahun 2019, halaman 19, selain Sapi potong, populasi jenis ternak lainnya sama persis dengan yang disajikan pada LKPJ Tahun 2018. Misalnya populasi (ekor) untuk jenis Sapi Perah, pada LKPJ Tahun 2018: tahun 2017 ditulis 24, tahun 2018 ditulis 35. Sedangkan pada LKPJ Tahun 2019: Tahun 2018 ditulis 24, tahun 2019 ditulis 35.

Pada sektor pertanian sebagaimana terdapat pada halaman 19, terutama terkait dengan potensi lahan sawah, sawah yang diusahakan, tidak ditanami maupun yang tidak diusahakan pada tahun 2019 pada LKPJ Tahun 2019 ini, kondisinya sama dengan tahun 2018 sebagaimana tertulis pada LKPJ Tahun 2018.

Pada Tabel 1.7: Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produktifitas dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2019, halaman 20. Untuk komoditas jagung: terdapat luas panen yang melebihi dari luas tanam, luas tanam (ha) 35.280, luas panen 36.020. Sedangkan untuk komuditas lainnya luas panen tidak melebihi dari luas tanam.

Pada tabel 1.8: Perkembangan Luas Tanam, Produktifitas dan Produksi Perkebunan Tahun 2019, halaman 21. Untuk komoditas karet, luas tanam (ha) pada LKPJ Tahun 2019, sama dengan yang tertulis pada LKPJ Tahun 2018.

Pada tabel 1.9: Data Produksi Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019, halaman 22. Pada LKPJ Tahun 2019 disebutkan Budidaya (ton) pada tahun 2019 sebesar 1.201,48, pada LKPJ Tahun 2018 tertulis Budidaya (ton) pada tahun 2018 juga sebesar 1.201,48.

Pada sektor Pariwisata, halaman 22. Pada LKPJ Tahun 2019 disebutkan bahwa jumlah pengunjung objek wisata pada tahun 2019 sebesar 340.362 orang, tetapi pada LKPJ Tahun 2018 disebutkan jumlah pengunjung objek wisata pada tahun 2018 juga sebesar 340.362 orang

Pada tabel 1.10: Data Kunjungan Objek Wisata di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019, halaman 23. daftar rincian Jumlah pengunjung pada suatu objek wisata di tahun 2019 sebagaimana tertuang pada LKPJ Tahun 2019 sama persis dengan daftar rincian jumlah pengunjung pada suatu objek wisata di tahun 2018 pada LKPJ Tahun 2018.

Pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut, halaman 24. Uraian yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang disajikan pada LKPJ 2019, sama persis sebagaimana tertulis pada LKPJ Tahun 2018, yang pada intinya menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 dengan bertitik tolak pada pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Mengapa tidak memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi tahun 2019 berdasarkan titik tolak tahun-tahun sebelumnya yang menjadi enty point bagi LKPJ Tahun 2019 ini.

Untuk tabel 1.11: Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanah Laut (persen) 2014-2018, halaman 25 dan Tabel 1.13 (mungkin ini Tabel 1.12?): Distribusi Prosentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanah Laut (persen) 2014-2018, halaman 26. Tidak sinkron dengan data yang disajikan pada LKPJ Tahun 2018 sebelumnya. Selain itu kedua tabel tersebut tidak terlihat jelas memiliki mata rantai yang bisa lebih menjelaskan dari poin-poin yang dideskripsikan sebelumnya atau pun sesudahnya.

Untuk SKPD yang melaksanakan urusan pendidikan yaitu Dinas Pendikan dan Kebudayaan, pada permasalahan dan solusi, halaman 73. Baik prosentase pencapaian yakni 86,68% maupun permasalahan dan solusi yang tertuang pada LKPJ Tahun 2019 ini, sama persis dengan yang tertulis pada LKPJ Tahun 2018 yang lalu.

Untuk SKPD urusan Pilihan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk alokasi dan Realisasi Anggaran, halaman 177. Pada LKPJ Tahun 2019 ini disebutkan bahwa pada tahun 2019 Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan pilihan pertanian mendapat alokasi anggaran belanja langsung, realisasi dan prosentase sama persis dengan Tahun 2018 sebagaimana tertuang pada LKPJ Tahun 2018. (Asb)

Share on Google+
Tag
Sidang Paripurna
LKPJ
APBD
DPRD