Pemerintahan
Keuangan Daerah
Kamis, 21 Mei 2020, 20:05:07 wita

BPK Harapkan agar Pemerintah Daerah, Tidak Bergantung Dana dari Pemerintah Pusat

Share on Google+
Bupati Tanah Laut saat mengikuti Exit Meeting melalui  Video Conference dengan Badan Pemeriksa Keuangan  RI Perwakilan Provinsi Kalsel , Rabu (20/05/2020). Foto Humas Setda Tanah Laut
Bupati Tanah Laut saat mengikuti Exit Meeting melalui Video Conference dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalsel , Rabu (20/05/2020). Foto Humas Setda Tanah Laut

PELAIHARI POST 電Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengaku akan bekerja keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terlalu mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini diungkapkan Bupati Tanah Laut Sukamta saat mengikuti Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalsel melalui video conference (vidcon), Rabu (20/05/2020)

Salah satu catatan yang sampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Tornanda Syaifullah, tutur Bupati Tanah Laut, menyebut tingkat kemandiran fiskal di pemerintah kabupaten Provinsi Kalsel masih mengandalkan pada penerimaan transfer dari pusat.

Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal melalui pengelolaan PAD, agar ketergantungan pada pemerintah pusat bisa semakin menurun.

“Mau nggak mau kita harus kerja keras untuk meningkatkan PAD kita,” ujar bupati, didampingi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) M Darmin dan Asisten Bidang Administrasi Umum, Safarin.

Menurutnya, exit meeting kali ini pihak BPK RI Perwakilan Kalsel menyampaikan beberapa pokok-pokok temuan yang ada diseluruh kabupaten kota, hanya saja meski temuan yang disampaikan tidak terlalu berpengaruh besar terhadap opini, pihaknya akan tetap menindaklanjuti.

Seperti halnya temuan tentang belanja gaji untuk beberapa daerah yang masih terdapat kelebihan pembayaran.

BPK mengungkap ada kelebihan pembayaran gaji yang diberikan untuk anak yang sudah tidak menjadi tanggungan karena sudah berumur lebih dari 21 tahun.

BPK meminta kepada seluruh kepala daerah untuk segera melakukan revisi pegawai mana saja yang sudah tidak perlu menerima tunjangan anak, karena ini menyangkut kewajaran dalam laporan keuangan daerah.

Dalam kesempatan ini BPK juga sempat menyinggung tentang dana yang dikeluarkan untuk penanganan kasus Covid-19. Menurut Tornanda, kedepan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana penanganan Covid-19.

“Jangan sampai apa yang sudah dilakukan pemda diciderai karena ada pembiayaan yang tidak sesuai penggunaannya,” harap Tornanda.

Terhadap hal ini bupati menyebut, untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut begitu selesai pertanggungjawaban kegiatan langsung dilakukan audit.

“Begitu selesai pekerjaan itu langsung dilakukan audit, ini adalah upaya pencegahan dan pengawasan yang lebih ketat penggunaan dana tidak terduga untuk penangananan Covid-19 di Tanah Laut,” tutupnya (Humas/ Asb)

Share on Google+
Tag
Keuangan Daerah
PAD
ASN
Gaji