Parlementaria
Rapat Paripurna
Rabu, 08 Juli 2020, 11:13:45 wita

Bupati Tanah Laut Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019

Share on Google+
Bupati Tanah Laut menyerahkan Buku Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Selasa ( 07/07/2020)
Bupati Tanah Laut menyerahkan Buku Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Selasa ( 07/07/2020)

PELAIHARI POST 電DPRD Kabupaten Tanah Laut gelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Laut tersebut beragendakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tanah Laut tentang Laporan Paertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019, Selasa ( 07/07/2020)

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bagian tidak terpisahkan dari sebuah manajemen pemerintahan yang dinilai dari proses perencanaan penggunaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, hal tersebut disampaikan Bupati Tanah Laut Sukamta pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut.

"Ini adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka membangun transparansi dan akuntabilitas pada tata kelola keuangan daerah,"katanya

Bupati katakan, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 telah menuju proses dan tahapan-tahapan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut Sukamta memaparkan bahwa. Realisasi pendapatan daerah hingga 31 desember 2019 sebesar Rp 1.871.377.390.246,69 atau 125% dari target yang dianggarkan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 169.786.229.529,69 atau 109,41% dari target yang dianggarkan.

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.426.729.934.305,00 atau 129,92% dari target yang dianggarkan.

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 275.861.226.412 . tercapai 112,75% dari target dianggarkan.

Menurutnya laporan ia sampaikan hari ini bentuk tanggung jawab Pemkab Tanah Laut dalam membangun tranpsaransi dan,akuntabilitas dlm keuangan daerah.

Ia tambahkan, pihaknya mengapresiasi kinerja dari seluruh stakeholder terkait, termasuk dukungan dari pihak legislatif.

Menurutnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

"Alhamdulillah kita berhasil mempertahankan Opini WTP yang ketujuh kalinya, atau yang kedua di masa pemerintahan saya dengan pa wakil bupati"ucapnya

Bupati berharap capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi sesuai dengan visi Kabupaten Tanah Laut yaitu Berinteraksi. ( Humas Setda Tanah Laut/Asb)

Share on Google+
Tag
Rapat Paripurna
APBD
Keuangan