Parlementaria
Rapat Paripurna
Sabtu, 11 Juli 2020, 12:24:15 wita

DPRD Tanah Laut Gelar Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait LPP APBD Tahun Anggaran 2019

Share on Google+
Bupati Tanah Laut menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian  Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 pada Rabu (8/7/2020). Foto dari Humpro Tala
Bupati Tanah Laut menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 pada Rabu (8/7/2020). Foto dari Humpro Tala

PELAIHARI POST 電Raperda Pertanggungjawaban APBD Tala 2019

Berkaitan dengan Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut terkait Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tanah Laut tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 pada Rabu (8/7/2020)

Bupati Tanah Laut Sukamta menyampaikan jawaban dan tanggapannya atas pemandangan dalam agenda paripurna tersebut pada agenda paripurna lanjutan yakni Penyambaian Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Tanah Laut terkait Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut pada Kamis (9/7/2020) di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Pada agenda paripurna sebelumnya seluruh fraksi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut atas laporan yang disajikan sehingga mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang ketujuh kalinya atau yang kedua kalinya selama kepemimpinan Sukamta dan Abdi Rahman serta menyetujui Raperda tersebut.

Tidak itu saja seluruh fraksi juga memberikan saran dan masukan, salah satunya disampaikan oleh Fraksi PDI-P yang ingin agar SPKD yang mengelola pendapatan untuk lebih cermat lagi dalam mengelola dan mencari sumber sumber pendapatan asli daerah baik dari sektor perparkiran, pengelolaan objek pariwisata, sektor peternakan dan sektor sektor lainnya serta penganggaran pada SKPD yang mengelola kegiatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar lebih ditingkatkan dan dicermati penggunaannya secara efisien dan efektif.

Dalam agenda paripurna yang dihadiri 24 orang Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut tersebut Sukamta dalam jawabannya menyampaikan disamping mengoptimalkan sumber pendapatan yang sudah ada namun ditahun 2020 ini.

Namun pihaknya sedang menggali potensi pendapatan dari pajak penerangan jalan non PLN yaitu dari penggunaan power listrik yang berasal dari generator yang dimiliki oleh perusahaan dan saat ini menurutnya sudah ada beberapa perusahaan yang membayar pajak tersebut walaupun memang masih belum optimal.

Menurutnya, demikian juga dengan pajak pajak lainnya, walaupun kondisi ekonomi daerah saat ini belum kondusif kami tetap melakukan upaya peningkatan pendapatan baik secara intensif maupun ekstensif, jawaban ini sekaligus menjawab saran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta terobosan yang lebih efektif dan efisien, dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem).

"Terkait mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat sehingga PAD dapat meningkat secara bertahap tanpa membebani masyarakat yang juga diharapkan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)," katanya

Bupati menyampaikan ada SKPD yang merealisasikan anggaran belanja langsung yang dalam serapannya masih dibawah rata rata realisasi Kabupaten Tanah Laut yang sudah diatas 84,70% untuk belanja operasi, 90,75% untuk belanja modal seperti bidang perumahan rakyat kawasan pemukiman, bidang kesehatan dan bidang sosial.

Masih kata Bupati adapun pelaksanaan program masih dibawah rata rata angka realisasi keseluruhan dikarenakan dalam rangka penghematan penggunaan anggaran namun tidak mengurangi capaian kinerja dan kualitas fisik yang dihasilkan, adanya anggaran yang tidak bisa direalisasikan karena pembebasan biaya operasional dan anggaran yang tidak mencukupi serta adanya pengadaan atau lelang yang gagal dilaksanakan.

"Untuk lebih detail terhadap realisasi dimaksud dapat dibahas lebih lanjut didalam rapat kerja bersama SKPD terkait, namun kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut akan terus bekerja keras hingga dapat tercapainya serapan yang lebih besar,"jelasnya

Usai menyampaikan jawabannya Bupati menyerahkan lampiran jawaban tersebut kepada pimpinan Sidang Paripurna yakni Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Atmari.

Turut berhadir Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut serta para Pejabat Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. (Humpro Tala/Asb)

Share on Google+
Tag
Rapat Paripurna
APBD
Keuangan