Lingkungan
Pengaduan Masyarakat
Jum'at, 07 Agustus 2020, 21:54:03 wita

Ada 3 Pengaduan Soal Lingkungan Hidup yang Masuk pada DPRKPLH Tanah Laut Tahun 2020

Share on Google+
Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (BPPKLH) di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kab. Tanah Laut Adi Rahmani, Jum'at (07/08/2020)
Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (BPPKLH) di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kab. Tanah Laut Adi Rahmani, Jum'at (07/08/2020)

PELAIHARI POST 電Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (BPPKLH) di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut di tahun 2020 ini mendapat tiga pengaduan persoalan lingkungan hidup, hal itu disampaikan oleh Kabid BPPKLH Adi Rahmani, Kamis (06/08/2020)

Pengaduan yang diterimanya tersebut dari sektor industri, dan peternakan ayam, sedangkan di tahun 2019 lalu ada 6 pengaduan yang diterima.

Termasuk baru baru ini pengaduan dari masyarakat Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati, terkait adanya kegiatan industri dari perusahaan dikeluhkan seperti persoalan cerobong asap, debu dari aktifitas dan bau dari proses kegiatan perusahaan.

Adi Rahmani menyebutkan, bahwa pihaknya sudah

melakukan langkah pembinaan, sehingga perusahaan sudah melakukan kewajiban dalam pengolahan lingkungan, perusahaan melakukan perbaikan, dan memasang pagar pembatas.

Secara teknis, kata Adi Rahmani, Pihak perusahaan sudah melakukan upaya perbaikan untuk meminimalisir. Namun upaya itu belum optimal, lantaran masih di keluhkan oleh warga sekitar, dengan adanya asap yang masih menghitam walaupun tidak secara kontinyu dan debu.

Menurutnya, untuk itu instansinya terus mendorong pihak perusahaan untuk melakukan upaya kembali dengan memberikan surat teguran yang kedua pada 27 Juli dan yang pertama 21 April, ada rentang waktu yang harus dilakukan upaya perbaikan selama 3 bulan.

"Jika tidak dilakukan oleh pihak perusahaan, maka ada sangsi yang diterima oleh perusahaan secara tertulis dan ditandatangani Bupati Tanah Laut," ucap dia

Adi Rahmani jelaskan, sebelum melangkah lebih jauh, melalui sangsi dari Bupati, maka instansi terkait dapat mendorong perusahaan dalam melakukan perbaikan, sehingga iklim investasi dapat terjaga dan tidak meninggalkan kontrol lingkungan dan masyarakat.

"Terakhir ada sangsi terberat hingga pembekuan ijin dan pencabutan izin," jelasnya

Maka dari itu kata Adi Rahmani, pihaknya melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik, lingkungan hidup dan masyarakat dapat berdampingan.

Meski dalam persoalan lingkungan hidup ada toleransi, karena ada persoalan lingkungan tidak harus menghilangkan, akan tetapi meminimalisir persoalan itu bagi yang di rasakan masyarakat. Pantau mandiri dari perusahaan yang dapat meminimalisir dampak masyarakat dan lingkungan. (Asb)

Share on Google+
Tag
Pengaduan Masyarakat
Asap
Debu
Bau
Sampah