Sosial dan Budaya
Aksi Demo
Senin, 26 Oktober 2020, 22:16:27 wita

Gabungan Ormas LSM Demo, Dukung Kebijakan Pemkab Tanah Laut

Share on Google+
Para ormas, OKP dan LSM datang kelokasi PCM membawa dua buah spanduk, Senin (26/10/2020)
Para ormas, OKP dan LSM datang kelokasi PCM membawa dua buah spanduk, Senin (26/10/2020)

PELAIHARI POST 電Sebanyak 14 ormas dan LSM Tanah Laut aksi demo di depan Kantor Bupati Tanah Laut yang selanjutnya menyerahkan aspirasi tertulis ke Bupati Tanah Laut HM Sukamta, Senin (26/10/2020)

Para Pendemo selanjutnya terlihat bergeser ke pembangunan Pelaihari City Mall (PCM) yang berlokasi di Jalan A. Yani, Kelurahan Sarang Halang. Para ormas, OKP dan LSM itu datang ke lokasi PCM membawa dua buah spanduk, bertuliskan mendukung Pemkab Tanah Laut, meminta PT Perembee segera mengurus IMB dan membayar pajak.

Ahmad Yani, dari LSM Lekem saat di Hotel Candi mengharapkan kepada LSM yang ada di provinsi Kalsel bisa mencontohkan kepada LSM yang ada di Kabupaten dengan tindakan menyuarakan aspirasi masyarakat bukan untuk kepentingan kelompok.

Ditambahkan oleh Abdul Karim selaku LSM Hati Nurani Rakyat, pihaknya menghendaki pada aksi itu, supaya pihak Pemerintah Daerah jangan mundur terhadap keputusan tersebut tetap di tegakan. Berharap, pihak PT Perintis Embe (Perembe) bisa memenuhi kewajibannya kepada daerah.

Di tempat terpisah H Mawardi owner PT Perintis Embe (Perembe) Saat di konfirmasi wartawan melalui telepon mengatakan demo terkait izin Pembangunan Pelaihari City Mall (PCM) oleh sejumlah LSM bahwa tidak diurus itu salah besar sebab pihaknya sudah mengajukan izin namun belum diproses hingga sekarang.

"Semestinya mereka mempertanyakan atau menyoroti hal tersebut ke Pemda, bukan malah ke kami, " ucapnya

Adapun pemasangan spanduk tanpa izin di lingkungan PCM Kata H Mawardi, Kalau tidak mencabut akan dilaporkan ke polisi, sebab masuk pekarangan tanpa izin. Ini masuk kategori perbuatan tidak menyenangkan sebab memasang baliho yang seharusnya tidak pantas diurus," katanya

H Mawardi, membantah opini yang berkembang terkait proses perizinan IMB, PBB serta UKL-UPL tidak diurus. Sebab menurutnya sejak Januari 2018 ijin IMB dan PBB ini telah diajukan ke bagian perizinan.

Terkait persoalan itu H Mawardi mengaku cape, sudah lama pihaknya mengurus izin IMB dan PBB sejak 30 Januari. Namun sampai sekarang tidak di proses.

"Adannya tanggapan setelah pihak kami mengajukan keberatan ke Pemerintah Daerah dan Bupati menjawab surat kami itu bahwa yang kurang tersebut adalah izin UKL dan UPL" jelasnya

"Kami Pun mengatakan itu pada 21 September 2020, setelah lima hari surat dari Bupati tersebut kami terima. Namun hingga kini tidak ada jawaban, " tambahnya

Menurutnya, sendaianya sudah di proses tentu akan tahu berapa yang mesti dibayar. Tetapi ini belum diproses sehingga juga tidak tahu berapa hitungannya.

"Saat pertemuan di Polhukam baru -baru tadi bagian Perijinan malah mengaku tidak pernah menerima surat kami. Padahal Tanda terima ada. Setelah dikasih lihat tanda terima tersebut lalu mereka terdiam," pungkasnya (Asb)

Share on Google+
Tag
Aksi Demo
LSM
NGO
Unjuk rasa